HAJIMAKBUL.COM - Polemik masalah penghentian sementara katering haji masih berlanjut. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa cuitan di media sosial soal itu adalah fitnah. Anggota Komisi VIII DPR Achmad sempat mengatakan jamaah asal Rokan Hulu, Riau, tidak mendapat informasi terkait penghentian sementara layanan katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H. Menurut Achmad karena belum mendapat informasi, lalu jamaah kewalahan mencari makanan.
Tapi kemudian pernyataan Achmad ini dibantah oleh sejumlah jamaah asal Provinsi Riau sendiri, termasuk dari Rokan Hulu. Salah satunya Irwan Taufiq. Jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 12 Embarkasi Batam (BTH) asal Rohan Hulu ini mengatakan bahwa sosialisasi penghentian sementara layanan katering selama tiga hari pada 7, 14, dan 15 Zulhijah ini sudah disosialisasikan sejak lama.
“Kalau kami jauh hari sudah dikasih tahu mengenai kesulitan distribusi katering pada 7 Zulhijah karena efek dari macet. Kami dari rombongan 2 (BTH 12) langsung meeting mencari solusi dan lainnya,” terang Irwan Taufiq di Makkah, jelang keberangkatannya ke Arafah, Senin (26/6/2023).
“Kami mencari solusi dari beberapa katering umrah. Alhamdulillah dapat dan problemnya ternyata tetap sama, macet. Misal, makan siang jam 2 pas baru sampai. Jadi kemacetan itu memang harus dimaklumi. Untuk makan malam mereka berangkat habis magrib. Mereka kasih tahu setelah magrib baru jalan. Jadi sampai sini jam 11. Kami memaklumi. Untuk BTH 12 sudah jelas dan tidak ada masalah. Ini bisa dimaklumi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Abu Hasyim asal Bengkalis yang tergabung dalam BTH 10. Menurutnya, informasi penghentian sementara layanan katering sudah diinformasikan oleh Ketua Kloter dan pembimbingn ibadah sejak awal. “Sosialisasi itu ada dan sangat jelas sudah disampaikan. Kita sudah mendengarnya dan kita sudah siap bahwa PPIH tidak menanggung selama 3 hari, sehari sebelum arafah dan dua hari setelah armina. Karena transportasi yang sangat sulit untuk mendistribusikan,” tuturnya.
“Sebagai antisipasi, kita mencari katering, sudah kita koordinasikan dengan ketua kloter dan Pembimbing ibadah. Kita bayar sesuai kemampuan kita dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tidak benar jemaah tidak makan pada 7 Zulhijjah. Semua sudah ditangani dan mereka mencari katering,” lanjutnya.
Efendi, jemaah rombongan delapan BTH 8 asal Riau juga menyampaikan hal sama, membantah keterangan politisi Demokrat. Menurutnya, info penghentian sementara layanan katering sudah jauh hari disosialisasikan oleh petugas Kloter. “Kita sudah mengambil antisipasi dengan memesan kepada pihak katering yang siap membantu kami untuk memberikan konsumsi selama tiga hari tersebut,” ujarnya.
Anggota rombongan satu BTH 11 asal Pelelawan, Faisal Faris Abdul Majid, bahkan merinci bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan melalui WA Group dan juga secara langsung melalui Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mereka selanjutnya mencari solusi dalam menyiapkan makanan pada saat layanan katering dihentikan.
“Dihentikan setahu kami info dari petugas Kloter karena transportasi menuju hotel macet. Di media juga kami baca berita seperti itu,” ujarnya.
“Petugas Kloter mengajak jemaah berembug. Didapat hasil kesepakatan, masing-masing jemaah melakukan secara mandiri karena di sekitar hotel banyak pedagang yang berjualan, baik sarapan pagi, lontong dan lainnya,” sambungnya.
Praktik baik bahkan dicontohkan oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau yang saat juga menjadi jemaah haji reguler. Informasi akan penghentian sementara layanan konsumsi pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H menggerakkan dirinya untuk berinisiatif mentraktir jemaah yang tergabung dalam kloternya, BTH 14.
Ketua Kloter BTH 12 Firman juga memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi kepada jemaah akan pemberhentian katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Sehingga, seluruh ketua rombongan dan ketua regu mereka berembug mencari solusi, mereka mencari katering.
“Tidak benar kalau BTH 12 tidak menyosialisasikan kepada jemaah. Alhamdulillah jemaah paham dan memahami. Mereka memahami juga bahwa kondisi di tanggal 7 Zulhijah itu sudah disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah akan pemberhentian katering tanggal itu,” tandasnya.
Sebelumnya Kemenag mengklarifikasi cuitan yang disebutnya bernada fitnah yang disebar oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Melalui akun twitternya @IskanQL, Iskan menyebut PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi 1444 H/2023 M menghentikan katering.
"Darurat Haji 2023?hari ini 25/6 @Kemenag_RI menghentikan katering secara sepihak dn tdk sesuai dg kesepakatan df PANJA HAJI, jemaah terpaksa saweran bersama beli makanan,gmn dg jemaah yg pas-pasan ?kok jadi begini ....??? @FPKSDPRRI," demikian dikutip dari akun @IskanQL.
Cuitan ini cukup banyak mendapat perhatian netizen.
"Saya sangat sesalkan cuitan Pak Iskan Qolba Lubis melalui akun twitternya. Cuitan itu diposting di Tanah Haram, tapi isinya bernuansa fitnah," tegas Jubir Kementerian Agama Anna Hasbie di Makkah, Minggu (25/6/2023).
Menurut Anna, memang benar bahwa 7 Zulhijah 1444 H, ada penghentian sementara katering jemaah haji di Makkah. Penghentian sementara juga akan dilakukan pada 14 dan 15 Zulhijah 1444H.
"Kebijakan penghentian sementara itu bukan diambil sepihak, tapi hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR. Inilah yang saya sebut cuitan Pak Iskan bernuansa fitnah. Atau jangan-jangan Pak Iskan tidak tahu substansi kesepakatannya?" sebut Anna.
Dijelaskan Anna, masa tinggal jemaah haji Indonesia di Makkah, rata-rata 25 hari. Dalam rentang itu, Kemenag dan DPR menyepakati bahwa selama di Makkah, jemaah haji Indonesia mendapat 66 kali makan yang terdistribusi dalam 22 hari. Karenanya, ada tiga hari yang akan dihentikan sementara, yaitu pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Dalam rentang 8 - 13 Zulhijah, jemaah akan mendapat layanan katering di Arafah - Muzdalifah - Mina (Armina).
Kemenag, lanjut Anna, bahkan telah menyosialisasikan kebijakan tersebut sejak jauh-jauh hari, tepatnya sejak 11 Juni 2023. Tujuannya, agar jemaah memahami lebih awal dan bisa mempersiapkan diri.
"Jika hari ini jemaah membeli makan itu karena mereka sudah memahami adanya info penghentian sementara layanan katering yang kami sosialisasikan," sebut Anna.
Penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut dikarenakan kondisi di Makkah sudah sangat padat. Jemaah dari seluruh dunia sudah berada di Makkah. Sehingga sering terjadi kemacetan dan itu tidak memungkinkan dilakukan proses distribusi katering.
“Jangankan wilayah yang jauh, kawasan yang dekat hanya sekitar dua kilometer pun harus ditempuh dalam waktu lama. Kalau ada katering, kemungkinan akan terlambat sampai jemaah,” sambungnya.
Anna menegaskan bahwa PPIH Arab Saudi sangat terbuka pada saran dan masukan. Namun, tidak semestinya hal itu bernuansa fitnah, apalagi disampaikan melalui media sosial.
"Semua kita mengajak netizen untuk bijak bermedia sosial. Dan, sebagai anggota DPR, mestinya Pak Iskan harus bisa menjadi teladan dalam kebaikan, bukan malah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, bahkan menjurus fitnah atau hoaks," tandasnya. (Kemenag)
